Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin.(red)

 

CIBINONG, INAPOS – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga dan Perguruan Tinggi Serta Swasta untuk menyebarluaskan Informasi Geospasial (IG) kepada daerahnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mengamanatkan bahwa tujuan  diundangkannya  IG adalah untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita memang selalu berusaha agar IG bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk orang daerah. Acara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di sini terkait batas wilayah, termasuk batas desa. Kemudian pembangunan simpul jaringan IG, kemudian unsur-unsur peta dasar 1 :5000  untuk RDTR, dan tutupan lahan,”kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin dalam acara Penandatanganan MoU dan PKS di Kantor BIG, Cibinong, Jawa Barat, Kamis (21/2/2019).

“Untuk simpul jaringan sudah ada 47 kabupaten/kota dari 514 kabupaten /kota di Indonesia. Jadi masih banyak lagi. Kedepan kita akan pakai kabel fiber optic bawah laut,”ungkap Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, penyebarluasan informasi geospasial di daerah masih terkendala SDM, tetapi pemerintah tetap konsentrasinya kepada penguatan SDM di daerah.

“Untuk perencanaan pembangunan kan sudah ada peraturan  Menteri Bappenas, bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus berbasiskan data geospasial, di samping data statistic. Ya,  memang seharusnya begitu,”ujar Hasanuddin.

Untuk itu dia menyatakan, bahwa penataan ruang menjadi hal yang sangat penting, menyusul terjadinya banyak gempa bumi akhir-akhir ini. Ini  katanya, membuktikan adanya yang salah dalam penyusunan tata ruang.

“IG adalah infrastruktur dasar. Dan nantinya bila belum ada dinas khusus di daerah, bisa dititipkan misalnya  di Bapedal, Dinas Kominfo atau di Dinas PU/PR, tergantung karakteristik daerahnya,”pungkas nya.

Dirinya berharap ke depan IG akan menjadi dinas tersendiri di setiap provinsi di Indonesia.

“Apalagi kemarin ramai soal unicorn/startup dan bisnis-bisnis layanan  berbasis lokasi (Location Based Services) seperti Gojek dll. Begitu juga bila di daerah tersebut sudah berkembang digital ekonomi. Minimal ada yang mengurusi IG nya lah,”pungkas Hasanuddin.

Untuk diketahui, penandatanganan MoU dan PKS dilaksanakan antara BIG dengan 24 instansi, yaitu 18 kabupaten, 5 kota, 1 K/L. Adapun  K/L dan pemda yang mengadakan MoU dan PKS dengan BIG, yaitu: Kab. Bolaang Mongondow, Kota Bogor, Kota Mojokerto, Kota Padang, Kab. Sampang, Kab.Sikka, Kab. Natuna, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Binjai, Kab. Musi Rawas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Rejang Lebong, Kab. Sabu Raijua, Kab. Way Kanan, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Garut, Kab. Ngada, Kab. Bungo, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Balikpapan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. (red)