Biaya PTSL di Panongan Lor Sesuai SKB 3 Menteri

0
551

KABUPATEN CIREBON- Di era Pemerintahan Jokowi, ada program yang digadang gadang gratis, namun kenyataannya dilapangan tidak gratis, kegaluan pun menerpa para Kepala Desa atau Kuwu di wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Bagaimana tidak galau jika program Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ternyata tidak dianggarkan untuk biaya patok, materai dan kelengkapan dokumen lainnya.

Biaya administrasi akhirnya diberikan payung hukum berupa Surat Keputusan Bersama tiga Orang Menteri, SKB 3 Menteri yang di Randa tangani oleh Kemendagri, Kemendes dan ATR/BPN.

Menyikapi kegaluan yang kerap dialami oleh para Kuwu di Cirebon, salah satu pemerintah Desa di Kecamatan Sedong wilayah timur Cirebon, membuat terobosan khususnya dalam hal biaya yang telah ada dalam SKB 3 Menteri.

Agus Syamsah membeberkan biaya yang dibebankan masyarakat sangatlah terjangkau, sehingga masyarakat pun merasa terbantu adanya program sertifikat gratis dari BPN melalui program PTSL.

“Jika kita sebagai pemerintah Desa dan panitia PTSL mau mensosialisasikan langsung pada masyarakat, maka biaya untuk patok dan materai dan pemberkasan akan diterima oleh masyarakat” ujar Agus Syamsah Kuwu Panongan Lor saat ditemui disela sela pengukuran lahan, Senin (4/3/2019).

Lebih lanjut, Agus mengatakan pihak panitia PTSL Desa Panongan Lor patuh terhadap SKB 3 Menteri agar masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat hanya membayar nominal sesuai zona yang telah ditetapkan pemerintah.

“Masyarakat Desa kami hanya membayar biaya sesuai zona, yaitu 150 ribu rupiah, karena untuk pulau Jawa dan Bali sudah ditetapkan masuk zona 5.” Jelasnya.

Ditambahkan Juhana 40 tahun, mengungkapkan dalam pelaksanaan pengukuran terlebih dahulu dilakukan oleh Tim PTSL bersama pihak Perangkat Desa, agar tim pengukur dari BPN bisa berjalan lancar.

“Sesuai petunjuk dari BPN, untuk pengukuran kami lakukan 2 kali, pertama kita pakai patok bambu dahulu, setelah tidak ada masalah maka pada saat tim ukur BPN melakukan pengukuran kami pakai patok besi”. Ungkap Juhana Kadus Dua desa setempat.

Sedangkan menurut salah seorang masyarakat yang lahanya telah selesai di ukur oleh tim BPN, sangat bersyukur ada program sertifikat yang berbiaya murah, karena sudah bukan rahasia umum jika sertifikat mahal harganya.

“Kalau masyarakat sangat terbantu, dengan adanya program sertifikat murah ini, hanya 150 ribu bisa dapat sertifikat hak milik”. Tutupnya (yon)


Komentar Anda?