Bansos Tak Tepat Sasaran, Kinerja Anies Dipertanyakan

0
93

Jakarta.- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menemukan banyak keganjilan pada kebijakan Perumda Pasar Jaya yang memberikan kepercayaan kepada politisi Partai Perindo Syarief Hidayatullah untuk menyiapkan Bansos Covid-19. Kejanggalan itu memunculkan kecurigaan kalau Syarief merupakan kepanjangan tangan alias bekerja untuk seseorang di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Dari hasil penelusuran saya dalam beberapa hari terakhir ini, diketahui kalau Syarief menangani pengepakan Bansos setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari Perumda Pasar Jaya,” ujar Amir, dilansir dari dekannews.com, Kamis (24/9/2020).

Ia menambahkan, pemberian SPK ini menimbulkan tanda tanya, karena dari hasil penelusuran yang ia lakukan, juga diketahui bahwa selama ini Pasar Jaya belum pernah mengumumkan mengadakan lelang untuk penyediaan dan penyaluran Bansos, sehingga tak heran jika saat ini berkembang isu bahwa SPK itu diterbitkan karena Syarief ditunjuk langsung oleh Pasar Jaya, bukan melalui mekanisme lelang.

Jika isu ini benar, imbuh ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu, maka Perumda Pasar Jaya patut diduga telah melanggar PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena PP ini mengamanatkan bahwa pengadaan barang/jasa yang boleh dengan mekanisme penunjukkan langsung adalah pengadaan dengan nilai maksimal Rp200 juta, sedang total anggaran Bansos yang bersumber dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov DKI mencapai Rp5,3 triliun.

“Penunjukan langsung ini pun menimbulkan tanda tanya, karena ada informasi kalau Syarief adalah “kawan dekat” seorang anggota TGUPP, sehingga muncul dugaan kalau Syarief merupakan kepanjangan tangan dari anggota TGUPP tersebut. Atau dengan kata lain, Syarief diduga bekerja untuk orang tersebut,” tegas Amir.

Disisi lain, Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa politisi Perindo Syarief Hidayatullah. Syarief diduga tahu persis akar permasalahan kekisruhan penyaluran barntuan sosial (bansos) Covid-19 di Jakarta.

Menurut anggota LBH GPI Faisal Mahtelu, berdasarkan data yang dihimpun, kekisruhan bansos terjadi di banyak sektor. Diantaranya, pendistribusian, pengemasan bansos, jadwal pembagian, item bansos, dan lainnya. Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan bansos menjadi tidak tepat sasaran dan tidak maksimal.

“Karena itu, GPI mendukung sikap Gerindra di DPRD DKI Jakarta untuk memanggil pihak yang dinilai tahu akar permasalahan bobroknya bansos di Jakarta. Dan diantara yang dianggap tahu persis tersebut adalah Syarief Hidayatullah,” kata Ical di Menteng Raya Jakarta Pusat, Jumat (18/9) kemarin, seperti yang dimuat Suaramerdeka.id.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, sosok Syarief ini dikenal sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karenanya, sangat lazim jika ada pihak yang menduga ada kongkalikong antara Syarief dengan Anies pada pembagian bansos tersebut. Hal ini tak lepas dari posisi Syarief menjadi orang yang bertanggung jawab menyiapkan pengemasan paket bansos Covid-19.

“Kami menduga Anies menggunakan politik perkoncoan dan dikelilingi para calo serta cukong dan mafia proyek,” ucap Ical.

Ia pun mengaku sangat menyesalkan jika hal itu benar terjadi. Ical mengingatkan, Anies adalah Gubernur pilihan umat. seharusnya jabatan yang diamanahkan kepadanya menjadi sarana umtuk mensejahterakan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Bansos pun diduga mereka korupsi dan jadi bancakan para pejabat dan teman-teman dekatnya. Untuk mengumpulkan amunisi demi nafsunya menjadi calon Presiden,” tegasnya.

Karenanya, Ical mendukung Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Syarief Hidayatullah terkait sengkarut bansos di Jakarta. Ia mengaku, GPI bahkan mendesak KPK untuk segera memeriksa politisi Perindo tersebut.

“Kami tidak hanya mendukung sikap Gerindra DPRD Jakarta. GPI mendesak KPK untuk segera memeriksa Syarif Hidayatullah. Masalah bansos itu masalah kesejahteraan umat yang saat ini sedang menderita karena pandemi. Orang lapar jangan dibuat marah,” pungkas Ical. (El)