Apa Isi Kepala Prof. Mahfud ?

0
10

*Beliau sebagai Pejabat Tinggi Negara, MENKOPOLHUKAM, banyak makan garam dibangku kuliah yang dibayar bukan dengan daun jeruk, banyak jabatan jabatan strategis yang pernah dilalui, mendadak keluar statemen ( meskipun usulan dari orang yang tidak jelas, mungkin bangsa setan / iblis ), tentang pemikiran perlunya anonim KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ) Papua, diganti TERORIS !*

Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saja kepala prof Mahfud MD terasa pusing, berputar putar, seolah dihantui rasa ketakutan dan dosa besar, karena diam seribu bahasa terhadap nasib HRS yang dipidanakan, sedangkan dia ikut terlibat merestui para fan HRS menjemput di Bandara Sutta, tapi profesor satu ini masih petengkrang petengkreng pura pura tidak punya salah !

Bagaimana tidak ?

Tidak mungkin seorang Mahfud MD tidak paham, tidak tahu dan tidak mengerti tentang asal muawal sebutan KKB

Saya jadi ingat sewaktu tahun 1974, ditugaskan di Irian Barat atau Papua sebutan kini, sebagai PA UTERPRA ( Komandan Koramil ) sebutan sekarang, dijantung Papua, Kabupaten Jaya Wijaya, tepatnya didaerah kecamatan Piramid

Hal yang paling saya ingat adalah, tegoran dari Komandan saya, Komandan Kodim 1702 / Wamena tentang pemahaman OPM ( Organisasi Papua Merdeka ), GPK ( Gerombolan Pengacau Keamanan ) dan GPL ( Gerombolan Pengacau Liar )

Ini harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama bagi tentara yang bertugas di Papua

Bahwa pada hakekatnya ada perbedaan makna yang signifikan yang tersirat dan tersurat pada OPM, GPK dan GPL

Yang benar, OPM adalah hanya untuk pihak lawan, karena OPM bermakna secara politis, yang menguntungkan pihak lawan, dimana ada pengakuan / diakui sebagai organisasi yang sah, baik secara nasional maupun Internasional, yang bisa dan berhak mendapatkan bantuan perlindungan / suaka politik dari negara lain

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia saat itu melarang keras terhadap siapa saja rakyat Indonesia, terutama para wartawan, agar tidak menggunakan kata kata OPM

Agar mereka / lawan / gerombolan bersenjata / pemberontak tidak bisa memperoleh dukungan politik / suaka dari negara lain dan dianjurkan bahkan diharuskan menggunakan GPK / GPL, agar tidak ada berbau politik maupun tidak bisa dibantu atau didukung secara politik oleh negara lain serta agar merupakan masalah dalam negeri

Oleh karenanya, menjadi aneh bin ajaib, ketika prof Mahfud MD melemparkan pertanyaan atau pernyataan tentang penggantian KKB menjadi TERORIS

Wajar saja Komnas HAM, tidak menyetujuinya, karena tanpa saya urai makna teroris jauh berbeda dengan makna KKB

Kita paham bahwa sebutan TERORIS , maju atau mundur secara politis akan merugikan NKRI, dimana KKB ada kemiripan dengan GPK atau GPL

Semoga, pak MENKOPOLHUKKAM, tidak menghindar dari kesalahan ini dan semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman rakyat Indonesia dimanapun berada

( Bandung, 21 September 2021, Sugengwaras )