Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Dari Google definisi Konstitusi sudah jelas, merupakan landasan hukum dalam ber Bangsa dan ber Negara. Intinya semua entitas Lembaga Negara ini dalam melaksanakan kebijakannya hrs berdasar Konstitusi !

Jangan kayak Dahlan Iskan saat ditanya Ketua MK, “saudara DIRUT PLN apa tanggapan saudara saat UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan ini digugat oleh SP PLN ?” Dijawab oleh Dahlan Iskan , ” Yang Mulya, bagi saya sebagai DIRUT PLN untuk mengelola PLN ini baik ada UU maupun tidak ada UU sama saja !”

Artinya cara pandang yang demikian adalah cara pandang Liberal krn mengenyampingkan Konstitusi ! Pantas saja asset negara berupa jaringan Ritail PLN dia jual ke para taipan 9 Naga dll. Contohnya antara lain jaringan di area SCBD dijual ke TW secara curah/bulk/Whole market dan juga beberapa tempat yang lain. Sementara yang kecil2 atau recehan dijual ke pabrik Token dan dijual secara eceran lewat Alfa Mart , gerai dll. Yang semua itu melanggar putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015.

Akibat kebijakannya maka kelistrikan Jawa-Bali saat ini terkondisi dalam mekanisme pasar bebas kelistrikan atau MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) System yang berakibat harga listrik “selangit”. Karena disisi pembangkit pun sudah dalam kondisi “Unbundling” juga dng banyaknya pembangkit listrik IPP (Independent Power Producer).

Kalau di sisi hilir Ritail PLN akhirnya dikuasai Dahlan Iskan dan Taipan 9 naga, maka di sisi hulu pembangkit IPP swasta dikuasai Luhut Binsar (Menko Maritim), keluarga Erick Tohir (Menteri BUMN), JK (mantan Wapres), Dahlan Iskan ( mantan Menteri BUMN/DIRUT PLN) dkk yang “ber kongsi” dng Asing dan Aseng !

Itu semua disebut “Oligarkhi”. Dan akibat PLN dikuasai Oligarkhi maka harga listrik menjadi mahal dan subsidi listrik saat ini (2020) “selangit” yaitu sebesar Rp 200,8 triliun ( biasanya saat dikelola PLN subsidi hanya rata2 Rp 50 triliun per tahun ).

Dan itu semua mengancam kepentingan rakyat krn tarip listrik berpotensi naik 5x lipat spt terjadi di Philipina sejak 2007.

Itu semua akibat pelanggaran terhadap putusan MK atau pelanggaran Konstitusi !

HARUS DILAWAN !!

ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!

MAGELANG, 20 NOPEMBER 2020.