Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Tindakan RS Pelabuhan

0
199
KOTA CIREBON.- Polemik Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon yang meminta jaminan KTP dan STNK kendaraan bermotor pasien karena tidak sanggup membayar sisa tunggakkan biaya perawatan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Cirebon.

Fitrah Malik, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon menyayangkan tindakan Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Pasalnya dia meyakini penahanan jaminan dengan surat perjanjian tersebut tidak ada prosedurnya.
“Saya yakin tidak ada prosedural tahan menahan. Ini seperti pegadaian saja,” ujar Fitrah kepada¬†inapos.com, Jum’at (20/3/20).
Menurut Legislator Daerah Pemilihan I Kecamatan Kejaksan – Lemahwungkuk ini seharusnya pihak Rumah Sakit Pelabuhan lakukan komunikasi dengan baik dengan keluarga pasien sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak sepatutnya.
“Keluarga pasien kan sudah melakukan pembayaran walaupun belum semua terselesaikan. Harusnya penahanan KTP dan STNK kendaraan tidak terjadi,” terangnya.
Masih kata dia, pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPRD Kota Cirebon agar bisa ditindaklanjuti.
“Kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPRD untuk memanggil pihak Direksi RS Pelabuhan untuk dimintai klarifikasinya,” jelasnya.
Pria yang juga Politikus Partai Gerindra ini menghimbau kepada masyarakat untuk tertib administrasi. Jika memang kurang mampu untuk segera mengurus dengan dibuatkan BPJS PBI APBD yang menjadi tanggungan pemerintah.
“Kami berharap masyarakat memperhatikan hal hal yang sifatnya administratif. Ini penting agar mempermudah proses menjadi tanggungan pemerintah,” pintanya.
Ia menambahkan, kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi bilamana pasien yang tidak mampu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait agar tertib administrasi, sehingga ada penanggungan biaya dari pemerintah dengan dibuatkan KIS PBI APBD.
“Kedepan, masyarakat harus berkoordinasi dengan kader posyandu, Kelurahan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk kelancaran administrasi,” pungkasnya. (Kris)