AMC dan AMSB Tolak RUU Omnibus Law dengan Demo Besar-besaran

0
444

INAPOS, JAKARTA, – RUU Omnibuslaw yang kontroversial itu semakin hari semakin banyak elemen masyarakat yang melakukan aksi protes, kali ini Aliansi Masyarakat Sumsel Bersatu (AMSB) dan Aliansi Masyarakat Cianjur (AMC) akan melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Omnibuslaw di Cianjur dan Kota Palembang.

Aksi ini rencananya akan serentak dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 yang akan datang di dua daerah tersebut sebelum memasuki aksi serentak tanggal 23 Maret 2020 nanti.

Hari ini seluruh elemen dari Ormas, LSM, OKP, Serikat Pekerja dan BEM se Sumsel berkumpul di sebuah café untuk menyatukan kekuatan rakyat dalam penolakan RUU Omnibuslaw ini, Publik sudah banyak mengungkap banyak sekali keganjalan dalam Omnibus Law yang terdiri atas 11 Cluster dan 1200 Pasal itu.

Sumbernya tentu saja dari bocoran draft, yang suatu saat bisa saja disangkal kebenarannya.

RUU khusus Cluster Ketenagakerjaan ini akan memberi mandat kepada Pemerintah untuk membuat 12 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam RUU itu sama dengan cek kosong bagi Pekerja/Buruh seluruh Indonesia.

Selain itu aksi ini mendapat dukungan DPP PPMI yang sudah menginstruksikan kepada seluruh Wilayah untuk melakukan aksi penolakan Omnibuslaw ini sebelum aksi nasional 23 Maret yang akan datang, kami akan mengirimkan perwakilan dari sumsel ke Jakarta nanti, tegas Charma Afrianto Ketum DPW PPMI Sumsel

Aksi penolakan RUU omnibus law RUU Cipta Kerja juga rencananya akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Cianjur, perwakilan aaliansi menyatakan mereka melakukan aksi penolakan RUU OL ini semata-mata demi anak cucu kami di masa yang akan datang, kami tidak ingin masyarakat cianjur tidak mendapatkan kepastian kerja, kepastian upah, kepastian menjalankan kegiatan serikat pekerja dan kepastian jaminan social yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Negara. Dia juga mempertanyakan wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP). “Nah sebenarnya kacau sekali draft RUU Omnibuslaw ini, asli ngawur banget.

Bagaimana tidak Di satu sisi kita mau memperkuat konstitusi atau apalah. Tapi kok kita seperti membiarkan, di mana ada di republik ini aturan presiden bisa mengubah undang-undang? Jadi eksekutif bisa mengubah aturan yang dibuat bersama rakyat melalui perwakilannya di DPR RI,” ujar Fahmi Fauzi Ketum DPC PPMI Kab. Cianjur

Ini jelas pemerintah dan DPR sedang mempertontonkan sebuah sirkus politik yang mengancam hak-hak konstitusi Negara republik Indonesia, tentunya ini sebuah kemunduran dalam iklim demokrasi Indonesia ketika demokrasi terancam maka situasi politik, ekonomi dan sosial pasti akan ikut terancam pula, tegas Nur Lapong Direktur LBH ForJis yang juga Pendiri PPMI. (Red)