Aktivis Nasional Desak Mendagri Nonaktifkan Bupati Boalemo

0
2153

Jakarta.- Permasalahan hukum yang menjerat Bupati Boalemo Darwis Moridu mendapat perhatian serius dari aktivis nasional yang juga putra daerah Gorontalo Rahmat Himran.

Seperti diketahui Darwis Moridu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Gorontalo atas dugaan penganiayaan berat hingga mengakibatkan Awis Idrus meninggal.

Himran berpendapat bahwa status terdakwa yang disandang oleh Bupati Darwis Moridu harus secepatnya dieksekusi oleh Mendagri, sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Bahwa dalam UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 cukup jelas memerintahkan Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian untuk memberhentikan sementara kepala daerah yang didakwa dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun,” ucap Rahmat melalui pesannya, Sabtu (19/9/2020).

Pak Mendagri Tito Karnavian harus taat asas dari perintah UU tersebut. Lanjut Rahmat menegaskan, normanya sangat jelas agar Pak Menteri memberhentikan sementara Bupati Boalemo Darwis Moridu. Jangan sampai ada stigma negatif bahwa Bupati Boalemo tersebut adalah kader partai penguasa sehingga sulit untuk dieksekusi.

Rahmat menambahkan, “bahwa demi kepastian hukum sebagaimana perintah undang-undang, tidak ada dalil apapun selain pemberhentian sementara Bupati Boalemo. Jika hal tersebut tidak dilakukan patut diduga Menteri Dalam Negeri tidak patuh terhadap perintah undang-undang. Dan jika hal itu terjadi maka secara nyata Mendagri telah melanggar sumpah jabatannya, dan kami aktivis tidak bisa biarkan hal itu terjadi,” imbuhnya.

Sehingga Terdakwa Darwis Moridu didakwa dengan pasal 351 ayat (3) dan pasal 354 ayat (2) dengan ancaman pidana diatas 5 tahun penjara. Perkara terdakwa Bupati Darwis sementara disidangkan oleh PN Gorontalo dengan register perkara nomor: 160/PID.B/2020/PN.GTO. (El)