BerandaDaerahMaluku UtaraAPI Pertanyakan Rezim Akan Membasmi Koruptor

API Pertanyakan Rezim Akan Membasmi Koruptor

Inapos, Jakarta.- Kementerian BUMN sudah saatnya membuka mata dan memberantas semua oknum yang ingin memperkaya diri dan menciptakan kerugian negara, sebab impian reformasi adalah perbaikan secara kolektif.

Agus Saputra selaku Aktivis Peduli Indonesia (API) menuturkan, “Kementerian BUMN harus memahami secara subtansial bahwasanya Kementerian BUMN adalah lembaga negara, maka dengan ini sebagai generasi muda yang cinta tanah air, maka wajib untuk membuat perlawanan kepada oknum-oknum yang nakal, ada salah satu PLN di Sofifi, Maluku Utara,” ucap Agus, Senin (03/09/18).

Terkait PLN Weda yang memiliki beban pembayaran 180 juta yang harus di setor ke Area Sofifi. Masalahnya, beban 180 juta dibebankan ke 10 karyawan Tenaga Kerja PLN Weda. Padahal, seharunya itu jadi tanggungjawab PLN Ranting Weda, bukan beban perusahaan. Kasus yang sama juga terjadi di PLN Patani.

Untuk membayar hutang/beban 180 juta itu, terpaksa 10 orang karyawan dipotong gaji 1 juta per orang setiap bulan. Pemotongan itu berjalan sudah setahun. Sebelumnya, “Manager Area Sofifi itu menggelar rapat tertutup dan memberikan pertannyaan pilihan ke karyawan bahwa, beban 180, memotong gaji karyawan per bulan, jika tidak maka dipecat,” ujarnya.

Karena karyawan takut dipecat, makanya setuju dengan pemotongan itu. Selama setahun, pemotongan 10 orang karyawan yang dikenakan 1 juta perbulan itu, tidak ada bukti kwitansi yang diberikan ke karyawan.

API juga berniat menggelar aksi dengan ratusan massa atas kasus tersebut dengan membawa informasi :
1. Beban utang 180 juta itu adalah utang karyawan atau PLN Weda secara kelembagaan.

2. Beberapa sumber menilai itu adalah beban PLN secara kelembagaan sehingga tidak harus memotong gaji karyawan.

3. Sistem pemotongan gaji yang dipakai ini, apakah ada dasar hukum atau landasan hukumnya atau tidak.

4. Kenapa kasus yang sama dengan PLN di Patani, tapi PLN di Patani seolah tidak ditagih oleh pihak Area.

5. Kenapa selama setahun, karyawan tidak pernah menerima kwitansi pemotongan, padahal itu hak mereka.

6. Informasi yang kami himpun juga ada pemecatan karyawan, seperti beberapa karyawan di Area Sofifi, terkait kasus ini kami akan lakukan Infestigasi lebih lanjut di Sofifi.

Adapun agenda demonstrasi akan di laksanakan pada: Jum’at-7 September-2018 di Kementerian BUMN.

Selain itu tuntutannya ialah:

1. Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Sumarno segera panggil juga memeriksa Manager PLN Sofifi.

2. Mendesak Menteri BUMN untuk tegas serta memanggil kepala PLN Sofifi sebab ada dugaan kuat pelanggaran hukum dan praktek korupsi.

3. Kami tantang Rini Sumarno segera pecat Kepala PLN Sofifi sekarang juga. (El)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments