Akhirnya Pelarian Sang Koruptor DD Bunisari Berakhir,Satreskrim Polres Cianjur Berhasil Ringkus Tersangka di Sukabumi

0
133

 


Reportase : Taufik winata
Cianjur – Jawa Barat

INAPOS.COM | CIANJUR ~

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Anton berhasil meringkus mantan Kades Bunisari berinisial R tersangka kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Bunisari tahap III Tahun Anggaran 2019 senilai Rp,304 juta.ditempat persembunyiannya di desa Cijangkar kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Cianjur AKBP Moch Rifa’i, S.I.K.,M.Krim dalam jumpa pers di depan Loby Mapolres Cianjur,Rabu 24/02/21.

Dalam jumpa pers, AKBP Moch Rifa’i, S.I.K.,M.Krim mengatakan bahwa,tersangka mantan kepala desa Bunisari kecamatan Warungkondang yang berinisial R, yang menghilang setelah ditetapkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa Bunisari Tahap III Tahun Anggaran 2021, berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, setelah adanya laporan dari warga tentang keberadaannya di Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

“Tersangka tidak menggunakan dana tersebut untuk program pembangunan di Desa Bunisari, di mana ketika dia masih menjabat sebagai kepala desa. Dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut, dipakai untuk memperkaya dirinya sendiri,”ungkap Kapolres.

Kapolres juga menjelaskan bahwa, Dana Desa tahap III anggaran tahun 2019 sebesar Rp,304 juta yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan saluran irigasi dan jalan lingkungan tersebut, dipergunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan memperkaya diri sendiri, dan dari hasil pengembangan oleh Satreskrim Polres Cianjur menunjukkan tersangka melakukannya sendiri.

Barang bukti kejahatan korupsi yang dilakukan tersangka R, diamankan oleh Satreskrim Polres Cianjur berupa satu lembar permohonan pencairan Dana Desa Tahap III, satu surat pernyataan pertanggungjawaban, satu surat permohonan pencairan dana transfer desa, satu bundel Perdes Desa Bunisari, pernyataan camat dan lainnya.

“Setelah dana cair, langsung dikuasai tersangka sebagai Kepala Desa, akibatnya sejumlah program pembangunan yang seharusnya dilaksanakan, jadi terbengkalai, sehingga sejumlah pihak termasuk warga melaporkan perbuatan Kepala Desa tersebut ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara.