Agus Salim : Bukan Billboard Melainkan Tiang Listrik yang Semrawut

0
272

Inapos, Jakarta.- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menata Kota Jakarta agar tak terlihat semrawut. Salah satunya dengan melakukan penertiban papan reklame di kawasan kendali ketat.

Untuk kawasan kendali ketat, hanya diperbolehkan memasang reklame dengan menggunakan LED yang ditempelkan pada dinding bangunan. Sedangkan Papan reklame yang menggunakan billboard tak diperkenankan lagi untuk dipasang di kawasan ini.

Hal itu, dinilai pengusaha reklame tidak tepat dalam penertiban media luar ruang yang mana salah satu tujuannya untuk keindahan kota. Menurut CEO PT Oval Advertising, Agus Salim, papan reklame yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak yang ditebang. Sedangkan tiang listrik yang semrawut di jalanan cenderung dibiarkan.

“Pemandangan yang banyak terlihat di wilayah Ibukota adalah keberadaan tiang listrik di pinggir jalan dengan jaringan kabel yang semrawut, justru sangat merusak keindahan kota,” kata Agus saat berbincang dengan para awak media, di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Senin (04/03/19).

Ia pun mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang terkesan kejam dalam menertibkan papan reklame atau baliho di sejumlah kawasan Ibukota. Padahal, kabel listrik yang semestinya lebih dulu ditertibkan dengan cara ditanam di bawah tanah dan ini merupakan tanggung jawab Pemprov DKI yang lebih urgent, dibanding papan reklame yang jumlahnya relatif sedikit dibanding tiang listrik.

“Keberadaan reklame selama ini berkontribusi cukup besar mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemprov DKI. Namun belakangan ini, tindakan aparat Pemprov terkesan berlebihan asal main tebang,” ungkap Agus.

Agus berharap, mestinya Pemprov bersikap lebih lunak, misalnya baliho besar yang berada di tempat terlarang, diambil jalan tengahnya.

“Misalnya ukurannya diperkecil dan ketinggiannya diturunkan, sehingga pengusaha reklame masih bisa eksis. Sedangkan bagi pemerintah tetap menerima pajak reklame,” harap Agus sambil menegaskan, kini belum saatnya bagi Pemprov untuk menertibkan reklame seperti di Singapura maupun New York.

Kelak, sambungnya, “kalau Jakarta sudah sejajar dengan kota dunia, bolehlah Pemprov DKI bersikap lebih tegas terhadap reklame,” tutur Agus.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memerintahkan Satpol PP untuk menebang habis 60 baliho yang berdiri di kawasan kendali ketat seperti Jl MH Thamrin-Sudirman, Rasuna Said, dan Gatot Subroto.

Sebagian di antaranya sudah dibongkar rata tanah dan sebagian lagi dalam keadaan disegel. Puluhan baliho tersebut dinilai melanggar aturan seperti berdiri bukan pada tempatnya, tanpa izin, maupun masa izinnya sudah mati. Adapun pemasukan pajak reklame DKI tahun 2018 sebesar Rp 964 miliar atau hampir Rp1 triliun. (Elwan)