Administrasi Desa Cangkring Dipertanyakan

0
67

INAPOS, CIREBON,- Terkait transparansi penggunaan administrasi Dana Desa (DD) diruang lingkup Pemerintah Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon dipertanyakan.

Pasalnya saat dikonfirmasi Selasa (19/01/21) Sekdes Aidah menjelaskan bahwa sisa lebih belanja desa sudah sesuai.

“Bisa ditanyakan ke pak Agung selaku ekbang, dan untuk SPJ maupun LPJ, sudah dikerjakan sebagaimana yang sudah di realisasikan dan di APBDes perubahan dan sebelumnya sudah ada”, jelas Aidah.

Terkait sisa lebihan pembelanjaan dari RAB (renacana anggaran biaya) yang bersifat untuk pekerjaan fisik bangunan di Desa Cangkirng selama Kuwu Subari menjabat dipertanyan tentang aturan administrasinya.

Saat diwawancarai, Maulana Kepala Urusan Keuangan mengatakan tidak paham. “Seperti yang dipertanyakan mas, silahkan kepada pak Agung sebagai Ekbangnya biar lebih jelas”, singkat Maulana.

Sementra Kuwu Sobari saat disambangi di balai Desanya tidak berada di tempat, bahkan saat dihubungi melalui Whatsapp, pihak kuwu terkesan tidak merspon awak media yang ingin mengonfirmasi.

Ditempat terpisah Dika, masyarakat Pemerhati Kebijakan Administrasi APBN / APBD angkat bicara, ” Terkait Administrasi Dana Desa di Pemdes Cangrking patut dipertanyakan sebagaimana PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017, Karena di dalam PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017 didapati Sistematika BAB II
KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA halaman 40 poin ke 5). Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
antara lain:
a). pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa
berbasis data digital;
b). pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka
untuk publik;
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa”, tegasnya sendika.

“Saya harap, Kuwu Subari bisa transparan terkait administrasi yang berkaitan sumber anggaran dari Dana Desa karena Dana tersebut bukan dana pribadi Kuwu, jadi sangat jelas peran masyarakat disini kita harus saling mengingatkan bilamana ada Kuwu yang tidak tertib administrasi harus kita ingatkan dan kita tegur agar tidak menjadi buntut panjang dalam ketimpangan pengelolaan administrasi sehingga timbul kerugian Uang Negara, karena sejatinya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih baik”, imbuhnya Dika saat ditemui. (Adiyan)