Ada Intimidasi di Pulau Pari

0
391

JAKARTA.- Persoalan reklamasi khususnya di Daerah Ibu Kota Jakarta (DKI) terus bergulir bagaikan bola salju. Semakin hari semakin membesar, Gubernur baru DKI pun langsung ditagih janjinya terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Berdasarkan data video yang diterima redaksi dan video tersebut terunggah di laman Youtube pada 19 Oktober 2017 ini, menampilkan seorang warga masyarakat yang menuturkan bahwa kegiatan reklamasi di Pulau Pari mengintimidasi hampir seluruh warga setempat.

Menurut pengakuan warga tersebut, Intimidasi ini bukan saja dilakukan oleh pihak perusahaan namun diduga dilakukan oleh oknum pemerintah.

Berikut video yang diunggah oleh akun Syamsul MN tersebut.

Menyikapi persoalan ini, pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam gelar diskusi di Bakoel Koffi, Cikini Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017) kemarin. Menyatakan keanehan yang terjadi di Pulau Pari tersebut.

“Sudah ada peraturan untuk pulau-pulau kecil, kita ada Permen KKP No 39/2004, pulau itu yang bisa dimanfaatkan 70 persen. Sisanya, 30 persen itu area publik. Jadi itu sudah melanggar kalau satu pulau dikuasai 90 persen,” ungkap Kasubdir Pulau-Pulau Kecil dan Terluar KKP Ahmad Haris.

Perlu ditelusuri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagaimana proses itu bisa terjadi. Padahal, menurut Haris, secara de facto, masyarakat yang tinggal di sana sudah menguasai dari awal.

“Kok secara de jure sekarang masyarakat tidak menguasai, sudah berpindah. Kalau begitu saya setuju dengan istilah ada dugaan perampokan,” kata dia.

Haris menyebutkan, mestinya jika BPN mengeluarkan sertifikat ada dua hal yang tercakup di dalamnya, yaitu bukti penguasaan fisik dan ada bukti secara de jure. Mungkin, lanjut dia, karena masyarakat Pulau Pari yang tidak mengerti akan aturan tersebut, maka mereka tak punya bukti secara de jure itu. “Tapi secara de facto mereka menguasai. Tapi kenapa ini bisa terjadi pengalihan menjadi ke korporasi,” kata dia.(Cep’s)