Nota Kesepahaman Lemahkan MUI

0
184

Jakarta.- Sebelas pimpinan Kementerian dan Lembaga pemerintah non-Kementerian (K/L) menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sebelas K/L tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menanggapi hal itu, Indonesia Halal Watch (IHW) menyampaikan bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut maka membuat independensi MUI menjadi lemah, bukan karena hanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (PP JPH) saja, tetapi secara substansial dengan adanya Nota Kesepahaman ini maka posisi MUl menjadi lemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif IHW, Dr. Ikhsan Abdullah. Ia menyebut substansi lainnya sehubungan dengan penetapan fatwa dengan adanya Nota
Kesepahaman ini, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian dan organnya,
maka sidang fatwa MUI akan melibatkan berbagai unsur Kementerian dan Lembaga,
padahal penetapan fatwa adalah domain para ulama.

“Mengingat adanya kegentingan hukum, maka Bapak Presiden mohon berkenan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” ujar Ikhsan dalam siaran persnya, Kamis (17/10/2019).

Bila hari ini tanggal 17 Oktober 2019 pendaftaran sertifkasi halal hanya dapat dilakukan oleh BPJPH dan tidak dimungkinkan dilakukan lagi oleh MUI, maka akan terjadi kegaduhan bahkan antrian yang luar biasa, karena BPJPH disamping belum memiliki badan perwakilannya di tingkat provinsi juga belum memilki sistem pendaftarannya yang berbasis Online.

Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) dalam surat terbukanya, Rabu (16/10/2019) , memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, agar menerbitkan PERPPU Jaminan Produk Halal, karena adanya sifat kegentingan hukum yang mendesak, yakni Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak operasional. (Elwan)