15 Tuntutan Massa Aksi Bela Korban Pinjol

0
160

Jakarta.- Massa aksi gerakan bela korban pinjaman online (Pinjol) di depan gedung Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) meminta untuk Bubarkan OJK.

Financial Technologi (Fintech) adalah kamuflase dari industri keuangan yang ingin merampok rakyat negeri ini, dengan kedok Fintech para pelaku industri keuangan ini bermetamorfosis menjadi rentenir online dan sungguh sangat brutal merampok rakyat yang kesulitan ekonomi. Parahnya perusahaan-perusahan rentenir itu hampir seluruhnya tidak mengantongi ijin perbankan.

Hal itu disampaikan Nico Silalahi di depan gedung OJK, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Bahkan rentenir online itu juga menggunakan suku bunga gila-gilaan sebesar 50 % per 7-14 hari, sedangkan menurut aturan perbankan itu hanya 15-20 % per tahun. Serta untuk Kartu Kredit hanya menggunakan bunga sebesar 2,25 % per bulan seluruh Indonesia.

Nico Silalahi menjelaskan dalam Orasinya, “jika seorang debitur/nasabah meminjam kepada rentenir online uang sebesar Satu Juta, maka korban akan dikenakan modus biaya administrasi sebesar 200 Ribu. Sehingga dana chas yang diterima oleh korban itu menjadi 800 ribu saja, sedangkan dalam batas waktu 14 hari para korban harus mengembalikan pinjaman sebesar 1,2 juta, namun jika korban tidak melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang ditentukan perusahaan-perusahan rentenir online maka akan dikenakan bunga harian sebesar 50-100 ribu bahkan bisa lebih dari angka itu, bayangkan saja jika korban telat membayar hingga 2 bulan maka total keseluruhan hutangnya bisa menjadi 5-10 Jutaan (tergantung dengan jenis aplikasi pinjaman onlinenya),” bebernya.

Kemudahan dalam pencairan pinjaman sengaja mereka buat agar masyarakat semakin banyak terjerat dalam lilitan utang (telat bayar), sehingga memunculkan ketergantungan pada perusahan Fintech itu sendiri, dengan terlilit utang maka para korban akan terjerat pada bunga harian yang akhirnya membuat para korban tidak lagi berfikir rasional.

“Mereka mengambil jalan pintas untuk membuat pinjaman pada aplikasi yang lain (itu-itu juga perusahaannya) demi melunasi utangnya (gali lubang tutup jurang), metode gali lubang tutup jurang yang dilakukan oleh para korban itu tidak serta merta mereka lakukan sendiri, akan tetapi hal itu atas saran dan bimbingan oleh para Debt Colektor yang menagih pada mereka,” ungkap dia.

Nico menyebut, jika korban sudah masuk dan terjebak kedalam perangkap skema utang yang dibuat oleh para perusahaan Fintech, maka secara langsung para korban sudah sangat sulit keluar dari perangkap skema utang perusahan Fintech, dan akhirnya menjadi sapi perahan untuk terus merampok masyarakat.

Masih kata Nico, bahkan lebih brutalnya lagi Debt Colektor yang disiapkan oleh para rentenir online itu tidak segan-segan menagih dengan cara memaksa kepada seluruh kontak yang ada di HP korban, dengan mengatakan bahwa korban telah membuat nomor mereka menjadi kontak darurat dan memaksa pemilik nomor tersebut harus membayar utang korban. Padahal mereka yang dihubungi itu bukan nomor kontak darurat yang dicantumkan, jika di dalam HP korban ada nomor orangtuanya maka Desk/Debt Colektor tersebut mengatakan ‘Anak Bapak/Ibu telah melarikan uang perusahaan kami dan sekarang sudah dicari oleh polisi’, sehingga membuat panik orangtua korban, bahkan tidak menutup kemungkinan orangtua tersebut terkena serangan jantung dan meninggal dunia.

Cara-cara penagihan yang tidak manusiawi seperti itu akan menjadi pemicu konflik sosial ditengah masyarakat, sehingga bisa bermuara pada rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan, bahkan banyak diantara para korban pinjaman online itu harus menanggung malu serta berkelahi dengan rekan, saudara maupun tetangga tempat tinggalnya.

Nico mengungkapkan, “lebih sialnya lagi para Debt/Desk Colektor ini tidak segan-segan datang ketempat kerjaan para korban dan mencaci maki-maki rekan, atasan dengan tujuan agar korban segera dipecat dari tempat kerjaannya. Akibat tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para Debt/Desk colektor, maka membuat banyak korban yang kehilangan pekerjaan, rumah tangga yang berantakan, menjadi depresi hingga berakhir dengan bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu,” katanya.

OJK adalah sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengelola keuangan, namun sampai saat ini telah gagal dalam mengelola sistem keuangan dan transaksi ‘pear to pear’ dan berpotensi merugikan keuangan negara, bahkan OJK disinyalir tidak memiliki nama-nama wajib pajak perusahan Fintech. Regulasi dan kebijakan dibawah OJK ini jelas-jelas membiarkan perusahaan-perusahaan Fintech melakukan berbagai transaksi keuangan serta praktek-praktek Bank gelap dan mereka klaim sebagai ilegal maupun yang legal.

Kami juga menuntut agar di pemerintahan Jokowi segera:

1. Audit dana Oprasional OJK sebesar ± 5,7 T tahun 2019.

2. KPK harus segera memeriksa seluruh Komisoner OJK (Wimbo CS) karena diduga telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri dan seret dalam pengadilan Tipikor.

3. Bubarkan Komnas HAM.

4. Copot Menteri Komunikasi dan Informatika.

5. Copot Menteri Keuangan.

6. Copot Gubernur Bank Indonesia.

7. Tutup seluruh aplikasi rentenir/pinjaman.

8. Tangkap serta adili pemilik dan pegawai perusahaan rentenir online.

9. Hentikan intimidasi, teror dan sebar data terhadap para korban rentenir online.

10. Sita seluruh aset-aset perusahan rentenir online yang telah merampok rakyat Indonesia.

11. Berikan perlindungan terhadap para korban rentenir online.

12. Tangkap dan adili para pencuri data para korban rentenir online.

13. Menindak tegas seluruh oknum-oknum pejabat negara yang terlibat dalam skema Fintech.

14. Kemenkeu, Kominfo dan Bank Indonesia harus bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para rentenir online.

15. Berlakukan hukuman mati bagi Desk/Debt Colektor yang telah mengintimidasi dan meneror korban rentenir online. (Firman/Jaenal)


Komentar Anda?