Tolak KIP, Pemkab dan DPRD Beltim Akan Bawa 25 Nelayan Temui Gubernur

Tolak KIP, Pemkab dan DPRD Beltim Akan Bawa 25 Nelayan Temui Gubernur

MANGGAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) siap memfasiltasi keberangkatan 25 orang perwakilan nelayan Kelapa Kampit untuk menyalurkan aspirasi ke Gubernur Kepulauan Bangka-Belitung, Erzaldi Rozaman terkait perizinan kapal isap di perairan Pering.

 

Pemkab Beltim akan menanggung seluruh pembiayaan, transportasi dan akomodasi, selama di Pangkalpinang. Saat ini, DPRD Beltim masih menunggu Agenda Gubernur untuk menerima perwakilan nelayan.

 

“Kita siap fasilitasi, tinggal tunggu jadwal Pak Gubernur. Biayanya kita bagi dua, dari Pemkab sama DPRD,” kata Bupati Beltim, Yuslih Ihza sesuai Dialog Audiensi dengan Masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit, Selasa (7/11) di Gedung Serba Guna Kecamatan Kelapa Kampit.

 

Yuslih berharap dengan adanya kedatangan masyarakat Kelapa Kampit ke Pangkalpinang, Pihak Provinsi akan mendengar langsung penuturan masyarakat. Menurutnya hal ini harus dilakukan karena Surat yang dikirimkan Pemkab Beltim tidak pernah ditanggapi Provinsi.

 

“Jaman saya masih anggota DPRD Provinsi, saya yang pidato di Paripurna menolak Kapal Isap di Laut Belitung. Ini kok sekarang saya sama Pak Tom yang kenak tumbal, dituduh dak serius nolak kapal isap,” ungkap Yuslih.

 

Saat ini Pemkab Beltim tengah memberikan masukan tentang Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Pangkalpinang. Dalam dokumen versi Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Beltim itu tidak ada zona tambang laut di Kabupaten Beltim.

 

“Yang versi kita dak ada tambang laut, hanya zona tangkap ikan, budidaya perikanan, dan pariwisata. Saya minta DKP sama Dinas Pariwisata kawal terus. Mudah-mudahan juga Wakil Belitung di DPRD Provinsi dapat menyuarakan ini,” harap Yuslih.

 

Bahkan diungkapkannya, Pemkab Beltim juga pernah menyurati Presiden dan Menteri Koordinator Kemaritiman terkait keberadaan kapal isap di Laut Beltim. Ia berharap pemerintah pusat akan mendengar dan memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat.

 

“Itu tanya sama Andre (Kabag Umum Setda-red), dia yang antar langsung suratnya. Kita memang dak punya lagi kewenangan baik di kelautan maupun tambang, tapi, Pemerintah Pusat harus tahu bahwa kita tidak menginginkan kapal isap di parairan kita,” ujarnya.

 

Jika upaya-upaya tersebut tidak menemui hasil, Abang Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ini minta agar masyarakat Kelapa Kampit kompak membuat pernyataan menolak kapal isap. Pernyataan itu nantinya akan digunakan untuk menggugat perizinan kapal isap melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

“Kumpulkan tandatangan, sama fotocopy KTP 1.000 orang Kampit. Kita cari pengacara atau minta Pak Yusril bantu, kita PTUN-kan perizinan kapal isap. Masalah kalah menang urusan nanti, yang penting kita usaha dulu,” tegasnya.

 

 

 

Kapal Isap Jangan Ditunggangi Kepentingan Politik

 

 

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono Harun mengatakan fasilitasi keberangkatan itu dilakukan guna menyikapi permasalahan surat yang tak pernah dibalas. Selain itu juga, agar tidak menggangu jadwal Gubernur yang tak punya waktu datang ke Beltim.

 

“Awalnya kita mau fasilitasi di Beltim saja, cuman dak pernah dapat jawaban. Makanya sekarang biar kita yang datang langsung ke Pangkalpinang dengan masyarakat. Cuman sampai sekarang belum ada kepastian kapan bisa ada waktu,” ungkap Tom sesuai Dialog Audiensi dengan Masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit, Selasa (7/11) di Gedung Serba Guna Kecamatan Kelapa Kampit.

 

Tom menegaskan hal ini membuktikan DPRD dan Pemkab Beltim tidak pernah main-main menyikapi kapal isap. Bahkan kemarin Sore, Senin (7/11) DPRD Beltim melakukan rapat internal terkait segala permasalahan kapal isap.

 

“Masyarakat kan bisa lihat, keseriusan kita. Dak pernah DPRD main-main dengan masalah ini,” kata Tom.

 

Politisi PDIP ini pun menyesalkan jika masih ada masyarakat menuduh DPRD ‘masuk angin’ dalam menindak lanjuti permasalahan kapal isap. Menurutnya hal itu lebih dikarenakan kapal isap sudah menjadi komoditi politik jelang pemilihan umum.

 

“Kapal isap ini sudah syarat dengan kepentingan, baik teknis dan non teknis. Yang non teknis ini, biasalah ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis, dan lain-lain yang terselubung,” tegas Tom.

 

Bahkan, Pria asal Kelapa Kampit ini pun mengungkapkan jika masalah kapal isap sudah masuk ke ranah pribadinya. Banyak orang-orang yang ‘menyerang’ pribadinya, karena menganggap Ketua DPRD Beltim ‘masuk angin’ mengurusi kapal isap.

 

“Kalau secara institusi silahkan jadi sasaran, tapi jangan serang pribadi saya,” tukasnya.

 

Dalam dialog Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut mayoritas masyarakat mempertanyakan tentang masalah perizinan kapal isap dan PT MCM. Selain itu, masalah bantuan nelayan dan lahan hutan lindung.

(Imron.L)

Comments