KETUM PRESIDIUM PUSAT HIKMAHBUDHI : TIDAK ADA SATU AJARAN AGAMA MANAPUN YANG MEMBENARKAN TINDAKAN KEKERASAN
INAPOS, JAKARTA – Permasalahan konflik Rohingya tidak hanya menyangkut persoalan agama, akan tetapi lebih kepada tragedi kemanusiaan. Bagi kami, umat Buddha di Indonesia, konflik yang terjadi di Rakhine State menimpa saudara kita, Muslim Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat, pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hak warga negara
Demikian yang dikatakan Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, Sugiartana ketika ditanya awak media saat Deklarasi Solidaritas Indonesia untuk Rohingya yang dihelat di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat pada, Selasa (12/9/2017) sore
Sugiartana dalam penuturannya mengatakan bahwa diyakini tidak ada satu ajaran agama mana pun yang membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. “Seperti teror, intimidasi, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa oleh siapa pun, kepada siapa pun, serta atas alasan apa pun. Tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar, yang melibatkan sipil, bertentangan dengan hukum Internasional, yakni untuk melindungi warga negara tanpa membeda-bedakan dan tidak ada alasan pemerintah Myanmar melakukan tindakan biadab seperti itu,” ujar Sugiartana
“Harapan saya persoalan-persoalan yang terjadi di Myanmar, terutama yang menimpa warga Rohingya Semoga bisa cepat mendapatkan solusi yang terbaik dari semua pihak. PBB juga harus terus melakukan tindakan yang bisa memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian kita dari pemerintah Indonesia berharap yg sesuai dengan kebijakan politik bebas aktif kita, ya Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan perdamaian dunia itu yang kita mesti lakukan,” paparnya
Dan relawan Hikmahbudhi juga telah diberangkatkan ke daerah serta mengirim tim ke Myanmar. “Ya kami mengirim tim ke sana yang pertama kami berharap mereka bisa melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya di sana, jadi biar tidak hanya kita mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Karena begitu banyak beredar informasi-informasi Simpang siur yang kadang-kadang bikin bingung masyarakat,” ulasnya
Sugiartana juga mengungkapkan, bahwa sebagai negara yang penduduknya beragama Islam terbesar di dunia, sudah sepantasnya Indonesia memberikan solidaritasnya dan ASEAN sebagai forum negara-negara di Asia Tenggara harus memiliki sikap terhadap pemerintahan Myanmar.
Deklarasi Bersama Solidaritas Indonesia untuk Rohingya oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Putra Putri Indonesia, Menyatakan ;
1. Kami, Putra dan Putri Indonesia mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga Rohingya
2. Kami, Putra dan Putri Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan memberikan perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama
3. Kami, Putra dan Putri Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya
4. Kami, Putra dan Putri Indonesia mendesak PBB agar secepatnya mengambil langkah-langkah kemanusiaan serta upaya konkret yang tepat untuk penyelesaian konflik di Myanmar
5. Kami, Putra dan Putri mengajak seluruh kaum muda dunia, khususnya di ASEAN untuk menyuarakan Solidaritas dan perdamaian untuk Rohingya. (Jaenal/Az)
