PT. Panjunan di Jawa Barat Banyak Bermasalah

1
51

INAPOS, KOTA CIREBON – Hampir seluruh Kepala Dinas Tenagakerja (Dianaker) se wilayah Jawa Barat (Jabar) menyampaikan bahwa PT. Panjunan (PJN) yang berada di Garut, Tasik, Cirebon dan lainnya selalu bermasalah khususnya tentang tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Agus Sukman Jaya sebagai Kepala Disnaker Kota Cirebon kepada wartawan, Jum’at (29/11/2019) di ruang kerjanya.

Apa yang disampaikan oleh Agus tersebut menjawab pertanyaan media terkait kelanjutan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PJN Cabang Cirebon kepada Karyadi yang sudah bekerja sejak Tahun 2015. Kasusnya pun hingga kini belum ada kejelasan.

Agus menyatakan masih belum mengetahui secara pasti hasil dari PHK tersebut.

Dirinya belum mengetahui persis apakah hak-hak dari Karyadi dipenuhi atau tidak.

“Kita hanya mengetahui kalau PJN tetap pada keputusanya untuk memecat Karyadi, tapi kita juga perlu tahu dasar dari pemecatan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak” ungkap Agus.

Terkait persoalan Perijinan TDG yang sudah tidak berlaku dari Tahun 2016 dan Pendaftaran Karyawan kepada BPJS Agus juga masih belum tahu, Pasalnya sampai dengan saat ini Managemen masih belum memberikan tembusan kepada Disnaker Kota Cirebon, dan juga terkait data karyawan PJN yang sebenarnya pun, pihaknya juga belum mendapat data tersebut.

“kita lihat saja, apakah Panjunan sudah memproses semua itu atau belum, untuk data karyawan secara pasti juga kita masih belum dikasih datanya” tambah Agus.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, persoalan ini mencuat berdasarkan Pemecatan sepihak oleh PJN kepada Karyadi, setelah didatangi oleh Disnaker, Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, UPTD Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, serta Satpol PP Kota Cirebon diketahui bahwa PJN belum memperpanjang Ijin Pemakaian Gudang dari Tahun 2016.

Bukan hanya itu, ternyata PJN juga tidak mendaftarakan Karyawanya sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Atas hal tersebut, Disnaker Kota Cirebon akan menggelar Rapat Koordinasi dengan pihak terkait diatas, dan juga akan melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM serta Media.

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa Karyadi hanya mendapatkan Kompensasi bukan pesangon dari putusan pemecatan tersebut. Dan Karyadi belum mau menerima konpensasi (Kris)


Komentar Anda?

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here