Inapos, Ambon-Sekitar dua minggu, laporan ke pihak Kepolisian terkait dugaan ijazah palsu Walikota Tual (Plt), Hamid Rahayaan belum ditindaklanjuti. Hal ini dipertanyakan LSM Nanaku sebagai pihak pelapor.
“Kami minta kepolisian serius lanjutkan laporan yang sudah dibuat sejak 10 April lalu. Jangan diam saja. Kendala apa sampai sekarang belum lakukan pemanggilan. Padahal, sudah dilimpahkan ke bagian SubDit III Polda Maluku,” tegas Ketua LSM Nanaku, Usman Bugis.
Katanya, penegak hukum harus menyikapi laporan tersebut karena mencederai dunia pendidikan di Maluku. Hamid diketahui memiliki ijazah MTs di Negeri Mastur.
Sementara pengakuan pihak sekolah, Hamid Rahayaan tidak pernah mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. “Yang bilang ini Kepala Sekolah, Pak Kadir Matdoa. Pak Hamid pernah mendatangi dirinya (Kepsek) dan menyodorkan sejumlah berkas ijazah diminta untuk ditandatangani untuk keperluanya maju sebagai calon anggota DPD-RI, dan beliau menandatangi ijazah tersebut tahun 2017 lalu,” jelasnya.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohammad Roem Ohoirat yang dikonfirmasi awak media memastikan proses pengusutan kasus tersebut tetap ditindaklanjuti. Saat ini tengah ditelusuri penydik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
“Direktur Reskrimum (Kombes Pol Gupuh Setiyono) telah memerintahkan anggotanya ke Tual. Tim ada di Tual melakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. Jadi, laporan itu sudah ditindaklanjuti. Laporannya di Polres Tual, tetapi karena terkait terlapornya adalah plt walikota sehingga dilimpahkan ke Polda Maluku untuk ditangani,” kata Ohoirat. (M1)
