Merger PD BPR Kabupaten Cirebon Dipertanyakan

0
673

INAPOS, KABUPATEN CIREBON,- Tidak sehat alias sakit, demikian Mayoritas seluruh keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Cirebon dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

12 PD BPR di Kabupaten Cirebon segera dimerger. Sebelumnya, tujuh PD BPR pun sudah dimerger.

Kepala OJK Cirebon, Muhammad Luthfi kepada media beberapa waktu lalu mengatakan, tujuan merger secara kerangka perbankan untuk menjadikan bank tersebut sehat. Sebab, bank sehat harus dibuktikan dengan modal yang kuat sebagai bemper unik menanggulangi kerugian.

“Nah, dari 19 PD BPR di Kabupaten Cirebon, terdiri dari 12 PD BPR Kabupaten Cirebon dengan modal penyertaan milik pemkab, dan 7 PD BPR dengan modal milik pemkab serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Luthfi seperti dilansir dari radar online pada 31 Agustus lalu, usai menerima Kunjungan Kerja Pansus II di kantor OJK.

Dia menjelaskan, peleburan 19 BPR menjadi 2 BPR sudah fix menggunakan nama PD BPR Babakan dan PD BPR Astanajapura. Sebab, sudah ada di Perda. Adapun kaitan penggunaan nama PD BPR, lantaran dianggap lebih mumpuni dibandingkan BPR-BPR lainnya.

Namun mergernya BPR – BPR ini, dipertanyakan oleh Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu), Sailan Sr.

Dirinya mempertanyakan dalam kondisi apa suatu Bank harus dilakukan merger dan siapa yang berwenang melakukan merger.

“Akibat hukum apa bagi pemegang saham mayoritas, jika peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum merger tersebut telah diputuskan akan tetapi belum dilaksanakan prosedur – prosedur lain seperti rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa dan siapa yang paling berwenang melakukan kajian – kajian tentang memutuskan merger serta hal – hal apa saja yang dikaji,” papar Sailan kepada Inapos, Selasa (17/09/2019).

Sailan melanjutkan, DPRD perannya sampai dimana terhadap hasil kajian tersebut. DPRD setuju atau tidak dan adakah berita acara rapat Dewan dalam menghadapi persoalan merger.

“Siapa saja tim Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan bank yang telah di merger dan klasifikasinya apa. Banyak persoalan – persoalan yang harusb dipertanyakan antara lain : Siapa tim Merger, bagaimana hasil audit dari deviden atau keuntungan dari Pengelolaan BPR baik yg 7 maupun yg 12, Bagaimana peran inpektorat melihat keinginan untuk merger, Jika telah dilakukan atau diputuskan merger maka Lembaga Penjamin sudah tidak ada jika terjadi perbuatan hukum siapa yg bertanggungjawab. Ketika secara hukum bank yang akan dimerger telah dicabut berarti suudah tidak punya kewenangan bertindak. Nah, mengapa pemerintah khususnya Pemda Cirebon masih membiarkan BPR – BPR tersebut masih beroperasi,” tegas Sailan.

Masih menurut pria ini, dirinya mempertanyakan pula berapa sesungguhnya fee pemegang saham atau direksi dewan pengawas, Komisarisbdan dasar hukumnya apa.

“Selain itu pula, berapa keuntungan deviden BPR dan digunakan untuk apa dari keuntungan tersebut. Disamping itu, para Dirut BPR ini memakai fasilitas kendaraan tetapi ber plat hitam. Terakhir adalah saya mempertanyakan adakah payung hukum terkait dana setoran modal dari pemerintah,” tutup Sailan. (Cep’s).


Komentar Anda?