Massa Dari Garda NTT Demo Kemenpar

0
179

Jakarta.- Wacana Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menata kembali kawasan taman nasional Komodo yang akan menjadi pariwisata bertaraf premium sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat Penolakan dari Garda NTT. Yons Ebiet, Ketua Umum Garda NTT mengatakan, kewenangan penutupan pulau komodo itu sendiri sesungguhnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup.

“Dampak dari penutupan ini tentu saja akan mematikan pelaku-pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut. Lebih bahaya lagi, nasib warga yang bermukim di pulau komodo sekitar 2.000 orang terancam harus digusur secara paksa oleh pemerintah. Sementara, master plan terkait pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan TNK Komodo pun tidak pernah dibuka ke public agar masyarakat tahu rancangan pembangunan TNK Komodo,” ujar Yons Ebiet kepada media Inapos.com, Jumat (14/9/2019).

Atas persoalan ini, kata Yons, Garda NTT sempat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Badan Badan Penghubung Pemprov NTT di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2019, namun hingga saat ini belum nampak kejelasan solusi dari wacana tersebut. Lalu pada tanggal 28 Agutus 2019 Garda NTT melakukan aksi unjuk disertai audiensi dengan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dalam pandangan kami, Kementerian KLHK berkewajiban mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memperhatikan nasib sekitar 2.000 penghuni komodo yang tinggal di TNK Komodo selama ratusan tahun,” ungkap Yons.

Dari data yang kami himpun, lanjut Yons, ada sekitar 500 kepala keluarga menghuni pulau komodo yang terbagi dalam 10 RT dan 5 RW. Kawasan ini telah dihuni selama ratusan tahun lalu oleh masyarakat lokal. Bahkan makam-makam leluhur mereka tertanam di pulau ini. Mereka telah melekat dengan tradisi budayanya serta mempunyai hubungan historis dengan hewan komodo.

“Saat ini mereka benar-benar resah dengan wacana penutupan pulau komodo karena kehidupan mereka terancam digusur atas nama sebuah kebijakan tanpa mendengar langsung aspirasi mereka. Hari ini mereka sedang berjuang mencari keadilan. Segala daya upaya telah dilakukan, hingga berdialog dengan pemerintah. Tetapi negara tidak hadir bersama mereka. Ironisnya, dari beberapa informasi yang bergulir kencang, kami mendapati informasi bahwa sudah ada sembilan perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di pulau komodo,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Garda NTT, Marlin Bato juga berharap Menteri Pariwisata segera mencabut dan membatalkan izin-izin Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam Taman Nasional Komodo karena justru akan membahayakan habibat Komodo.

“Kami menolak karena menimbang dampak buruk dari kebijakan-kebijakan itu bagi kelestarian habitat alami Komodo dan memperhitungkan keadilan bagi warga masyarakat Komodo sendiri, serta demi masa depan pariwisata berkelanjutan,” pungkasnya.

Dalam rilisnya, Garda NTT telah berdialog dengan Staf Ahli Kementerian Pariwisata yaitu Vincent Djemadu. Kami mendapati penjelasan yang sangat kontradiktif dengan wacana Pemprov NTT yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Adapun poin penting dalam dialog tersebut ialah;
1. Kementerian Pariwisata menolak tegas wacana penutupan dan relokasi. Pasalnya wacana ini bukan saja berdampak pada warga komodo tetapi juga berimplikasi kepada target kunjungan wisata yang diprediksi bakal menurun akibat isu ini. Banyak tourism-tourism yang membatalkan perjalanan mereka ke pulau Komodo. Wacana yang begitu viral ini memang mempengaruhi pasar eropa.

2. Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa wewenang penutupan dan relokasi adalah wewenang pusat sebab status pulau komodo sebagai Taman Nasional. Di dunia manapun, status taman nasional adalah wewenang pusat (dalam hal ini KLHK);l. Tetapi saat ini tidak ada kebjikan secara formal oleh pemerintah pusat.

3. Soal penerbitan izin usaha 9 perusahaan, kemenpar tegaskan sesuai UU Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah.

4. Kemenpar menghimbau semua pihak yang berkepentingan supaya statement verbal yang muncul ke publik perlu hati-hati di era digital ini.

5. Pemerintah pusat akan merespon secara bijak terhadap keluhan warga Komodo

6. Kementerian Pariwisata sedang menyiapkan dan akan mempublikasikan grand desain dan master plan pembangunan pariwisata super premium Komodo melalui media dan diskusi-diskusi publik maupun seminar. (Elwan)


Komentar Anda?