DPUPR Bekasi dan Konsultan Terancam Pidana

1
462
Inapos Bekasi – Lemahnya pengawasan serta pencegahan di setiap pelaksanaan pekerjaan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019, khususnya Pembangunan Jalan Batas Kota Bekasi – Pangkalan Babelan.

Sejumlah rekanan kontraktor pemenang tender proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bekasi, secara terang-terangan melakukan pengurangan volume dihadapan Pengawas dan Konsultan saat pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Seperti yang kembali terjadi pada pekerjaan Paket 33 dan 34 Jalan Batas Kota Bekasi – Pangkalan Babelan, dihadapan konsultan pelaksana dan pengawas kegiatan DPUPR Kabupaten Bekasi, saat berlangsungnya kegiatan, kontraktor pelaksana berani melakukan pengurangan volume secara besar-besaran terhadap proyek pembangunan jalan utama wilayah Kecamatan Babelan.

Bahkan terindikasi kuat, Konsultan bersama Pengawas DPUPR Kabupaten Bekasi saat pelaksanaan kegiatan, tidak melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang jelas-jelas telah melakukan pengurangan volume.

Seperti yang dikatakan salah satu warga Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan, Sukardi yang melihat langsung tehnik pekerjaan didepan kediaman rumahnya tersebut, melihat banyak terjadi pengurangan volume dari tidak adanya Lapis Pondasi Bawah, Pengerasan atau Lapis Pondasi Atas Agregat Kelas A, Ketebalan beton yang tidak mencapai 25cm serta banyaknya pengurangan terhadap pembesian di setiap segmen.

 

Salah satu segmen tidak terpasang pembesian pada pekerjaan Jalan Batas Kota Bekasi – Pangkalan Babelan.

“Ini pekerjaan Pemda kok gak ada Pengawas dan Konsultan, besinya gak dipasang dan ketebalan betonnya pun tidak mencapai 25cm dibiarkan, ini sudah tidak beres pemborongnya. PT atau CV apa yang mengerjakan plang proyek juga gak ada,”ucap Sukardi warga babelan  beberapa waktu lalu kepada inapos.com

Dirinya menyesalkan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bekasi begitu amburadul dalam hal pengawasan sampai pelaksanaan kegiatan, ini sangat jelas, secara terang-terangan kontraktor pelaksana melakukan pengurangan volume pada pekerjaan, yang sudah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Bagaimana hasil pekerjaan bisa maksimal dan kekuatan beton bisa bertahan lama, jika banyaknya terjadi pengurangan volume di hampir semua pekerjaan, sementara baru beberapa bulan dikerjakan jalan sudah kembali rusak,”ujarnya.

Dirinya meminta kepada Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja untuk turun langsung melihat kondisi jalan utama yang baru dibangun diwilayah Babelan, kini kondisinya sudah kembali rusak dan pada paket yang saat ini dikerjakan untuk segera dihentikan dan diberi sanksi, pada rekanan kontraktor yang mengerjakan tidak sesuai ketentuan.

“Kami yang merasakan langsung dampak apabila jalan ini kembali rusak, jika hal ini dibiarkan untuk apa dibangun jalan ini, percuma buang-buang anggaran hanya menguntungkan oknum kontraktor nakal yang sudah merugikan masyarakat dan Negara,”tegasnya pria asal babelan tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) Fery Astoni, yang melihat langsung banyaknya pengurangan volume terhadap beberapa pekerjaan pembangunan Jalan Batas Kota Bekasi – Pangkalan Babelan tahun anggaran 2019 saat ini.

Bagaimana tidak, semua bisa dikendalikan oleh  rekanan kontraktor dengan memberikan upeti dan membuat kesepakatan bagi hasil keuntungan ke beberapa oknum yang memang terlibat serta mengetahui pengurangan volume yang telah dilakukan.

“Saya bisa buktikan dan memiliki bukti bahwa ada pemberian upeti berupa uang yang diberikan kontraktor pelaksana, ke beberapa oknum pengawas serta konsultan dilokasi pekerjaan saat diketahui bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai RAB,”ungkap Fery kepada inapos.com

Ini akan saya laporkan semua ke penegak hukum, terkait apa yang sudah kami kumpulkan untuk dijadikan alat bukti kuat untuk menjerat para oknum yang sudah merugikan masyarakat serta keuangan Negara.

Dikatakan Fery, dalam waktu dekat kami akan laporkan sejumlah kontraktor, Pengawas, Konsultan serta Dinas PUPR Kabupaten Bekasi ke Polda Metro Jaya, terkait pelaksanaan proyek Jalan Batas Kota Bekasi – Pangkalan Babelan, yang sebelumnya kami sudah melaporkan beberapa kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling) ke penegak hukum.

“Semua akan akan kami laporkan ke Polda Metro Jaya, beberapa bukti serta dokumentasi pekerjaan yang sudah dikerjakan akan kami lampirkan sebagai alat bukti pendukung, untuk menjerat ke ranah pidananya,”jelas Fery

Bukti pelaporan tersebut tambah Fery, akan kami sampaikan ke Mabes Polri, Kementerian PUPR serta, kami akan mengirimkan surat ke Presiden agar pelaporan yang kami sampaikan ke Polda Metro Jaya bisa berjalan, dan dapat segera mempidanakan para oknum yang memang terlibat didalamnya.tutupnya (Nof)


Komentar Anda?

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here