Beredar Petisi Segera Tahan SN

0
273

JAKARTA.- Penetapan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun, namun hingga hari ini belum juga ditahan KPK.

Akibat dari belum ditahannya SN, timbul petisis yang meminta agar SN segera ditahan.

Dalam petisis yang digagas oleh Yansen Dinata tersebut dituturkan bahwa SN masih menjabat Ketua DPR, walau telah ditetapkan tersangka.

“Dia masih menjabat sebagai ketua DPR tanpa dinonaktifkan sementara. Bahkan DPR terang-terangan meminta KPK menunda kasus Novanto. Jika ini terjadi, dia akan lolos lagi dari jerat hukum” tulis Yansen dalam petisi tersebut.

Masih menurut Yansen, dirinya beserta penandatangan petisi lainnya pernah berhasil menjatuhkan SN dari kursi Ketua DPR.

“Tapi kita pernah berhasil membuatnya jatuh dari kursi Ketua DPR saat ramai skandal #papamintasaham Freeport. Karenanya, kita perlu bergerak lagi. Mengapa? Sebab ketika baru saja menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK langsung diserang. Dilemahkan, dari berbagai arah. Pansus DPR bahkan ingin KPK dibubarkan, dengan Partai Golkar pimpinan Novanto sebagai penggeraknya. Pada 11 September kemarin, Novanto mangkir dari panggilan KPK. Sakit, katanya. Ia juga menggugat penetapan tersangka dirinya ke pengadilan dan bisa jadi status tersangkanya dibatalkan. Akankah kita biarkan KPK kembali dilemahkan?”, masih tulis Yansen.

Yansen dalam tulisannya mengajak orang-orang untuk menandatangani petisi yang Ia buat.

“Saya mengajak teman-teman untuk menandatangani petisi ini, mendesak pimpinan KPK segera menahan Novanto dan mendesak Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menolak praperadilan Novanto. Segala cara ulur waktu ini tak lain adalah siasat agar lepas dari jerat status tersangka. Bagi aktivis anti korupsi, ini adalah intervensi terhadap KPK. Mereka percaya, Novanto memiliki andil besar di balik serangan pansus DPR ke KPK. Karena itu penahanan terhadap Novanto adalah sebuah keniscayaan”, ajak Yansen.

Diakhir petisi yang beredar dan telah diikuti oleh 3.770 pendukung tersebut, Yansen meminta agar petisi ini disebarkan di beberapa media sosial (Medsos)

“Tandatangani petisi ini, sebarkan, dan bantu saya untuk menyuarakan di twitter dan media sosial dengan tagar #TahanSN. Agar pelemahan KPK dapat berhenti. Agar KPK fokus menyelesaikan kasus e-KTP, dan kasus korupsi lainnya”, pinta Yansen.

Petisi yang dibuat Jansen ini rencananya akan dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Komentar Anda?